Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

 

Pasal 31

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

 

Pasal 32

(1)Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

a.   perabot;

b.   peralatan pendidikan;

c.   media pendidikan;

d.   buku, buku elektronik, dan repositori;

e.   sarana teknologi informasi dan komunikasi;

f.    instrumentasi eksperimen;

g.   sarana olahraga;

h.   sarana berkesenian;

i.    sarana fasilitas umum;

j.    bahan habis pakai; dan 

k.   sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(2)Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

 

Pasal 33

(1)Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

a.lahan;

b. ruang kelas;

c. perpustakaan;

d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

e. tempat berolahraga;

f. ruang untuk berkesenian;

g. ruang unit kegiatan mahasiswa;

h. ruang pimpinan perguruan tinggi;

i. ruang dosen;

j. ruang tata usaha; dan

k. fasilitas umum.

(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

a.jalan;

b. air;

c. listrik;

d. jaringan komunikasi suara; dan

e. data.

 

Pasal 34

(1)    Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

(2)    Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

 

Pasal 35

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Ketua STAI PIQ Sumatera Barat.

 

Pasal 36

(1)    Bangunan STAI PIQ Sumatera Barat harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

(2)    Bangunan STAI PIQ Sumatera Barat harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

(3)    Standar kualitas bangunan STAI PIQ Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

 

Pasal 37

(1)    STAI PIQ Sumatera Barat harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

(2)    Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.    pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;

b.    lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;

c.     jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

d.    peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan

e.     toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

(3)Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STAI PIQ Sumatera Barat.

 

 

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

 

Pasal 26

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

 

Pasal 27

(1)      Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

(2)      Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3)      Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

(4)      Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(5)      Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(6)      Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

(7)      Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

(8)      Dosen program doktor: 

a.   harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

b.   dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

1.   1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

2.   1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

(16)Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

 

Pasal 28

(1)Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

a.kegiatan pokok dosen mencakup: 

1.   perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 

2.   pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

3.   pembimbingan dan pelatihan; 

4.   penelitian; dan 

5.   pengabdian kepada masyarakat; 

b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

c.  kegiatan penunjang.

(2)    Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

(3)    Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam  penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

(4)    Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

(5)    Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Pasal 29

(1)    Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

(2)    Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

(3)    Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 

(4)    Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 

(5)    Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(6)    Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 

 

Pasal 30

(1)    Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

(2)    Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.

(3)    Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya